Dasar Hukum Kependudukan dan Catatan Sipil

  1. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  2. Perbup Lamongan No.56 Tahun 2011 tentang SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil di Kab.Lamongan
  3. Undang –undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
  4. Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Retribusi Pengurusan dan Penerbitan dokumen Kependudukan di Kabupaten Lamongan

Sedangkan untuk persyaratan permohonan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil seperti mengurus surat keterangan kelahiran RT/RW, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, SKCK POLRES , Surat keterangan dari bidan / Dokter / Rumah sakit penolong persalinan, legalisir surat nikah, duplikat surat nikah dari KUA atau ISBATH nikah dari pengadilan agama, penetapan pengadilan negeri untuk perubahan elemen data, materai, biaya dua orang saksi dan surat kuasa pemohon, jasa titipan pengurusan menjadi tanggung jawab pribadi pemohon dan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 maupun PERDA Kabupaten Lamongan

Share halaman ini melalui :

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *